Tupoksi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU WALIKOTA MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN DIBIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

  1. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  2. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  4. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana
  5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa
  6. Penataan organisasi dan tata laksana
  7. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
  8. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya
  1. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan
  2. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
  3. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan
  4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program
  5. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja
  6. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah
  7. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya
  1. Mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi
  2. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan adminsitrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi
  3. Menyiapkan adminsitrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional
  4. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi
  5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi
  6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
  7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  8. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan
  9. Menyiapkan bahan penyelnggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan
  10. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol
  11. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya
  1. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan kebujakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara
  2. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara
  3. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
  4. Menyusun rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga
  5. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah
  6. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  7. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program
  8. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA

  1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan ketahanan keluarga
  2. Pelaksaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan ketahanan keluarga
  3. Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
  4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
  5. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
  6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
  7. Pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender
  8. Penetapan kebijakan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
  9. Pelaksanaan penguatan dan pengemmbangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
  10. Pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
  11. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya